dwp togel

dwp togel,motorqq,dwp togel

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun - Masa kampanye Pemilu 2024 masih jauh. Namun, “alat peraga kampanye” (APK) sejumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mulai bertebaran di pinggir-pinggir jalan. Baliho tersebut lengkap dengan atribut dan nomor urut partai politik (parpol). Bahkan, ada yang dipasang di depan kantor desa.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pacitan pun belum bisa mengambil sikap tegas. ‘’Pemasangan baliho-baliho itu seolah-olah alat peraga kampanye. Tetapi, saat ini sebenarnya mereka memang bisa melakukan sosialisasi,’’ kata Ketua Bawaslu Pacitan Berty Stefanus kemarin (25/7/).

Meski secara umum upaya pengenalan diri tersebut tidak dilarang, namun potensi penyalahgunaan kesempatan patut dicermati. Misalnya, ada muatan ajakan mendukung calon tertentu. Jika itu yang terjadi dapat dimaknai ada unsur kampanye. ‘’Kalau sudah ada unsur kampanyenya, itu yang dilarang,’’ ujarnya.

Tata cara kampanye, lanjut Berty, diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 15/2023. Sesuai produk hukum tersebut, parpol peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum waktunya alias sudah ada tahapannya.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung 74 hari. Yakni, mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Artinya, sebelum masa itu, aktivitas sosialisasi belum dapat disebut kampanye. ‘’Itu masih merupakan APS (alat peraga sosialisasi) karena saat ini caleg memang belum ada,’’ imbuhnya.

Karena itu, pihaknya belum berani menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran. Pasalnya, untuk sampai pada kesimpulan itu butuh penelitian mendalam. ‘’Dinyatakan melanggar atau tidak melanggar harus melalui rapat pleno,’’ ungkapnya.

Pun, pihaknya tak bisa melarang pemasangan APS. Terpenting, lanjut dia, tidak mencantumkan ajakan mencoblos calon tertentu. Di sisi lain wewenang menertibkan media baliho saat ini ada di pemkab. Terutama terkait pajak reklame. ‘’Ada beberapa warga melaporkan (baliho bacaleg) kepada Bawaslu. Penjelasan kami seperti itu,’’ pungkasnya. (hyo/sat)