vetogel

vetogel,dewalive link alternatif login,vetogelJakarta, CNN Indonesia--

Lembagathink tankdari Inggris Chatham House memprediksi kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia mungkin lebih sulit ditebak ketika Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.

Prabowo bersama pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka, diprediksi kuat memenangkan pilpres 2024 menyusul penghitungan real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat keduanya meraih 58,84 persen suara per Selasa (27/2)

Lihat Juga : Media Asing Soroti Tarung Politik Jokowi vs Klan Sukarno Akan Lanjut

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selama menjabat, Jokowi juga fokus menjalankan politik luar negeri dan kerja sama internasional yang fokus mempromosikan penguatan kemitraan ekonomi, perdagangan, dan investasi antarnegara.

Lihat Juga : Hamas soal Pilot AS Tewas Bakar Diri: Pembela Rakyat Palestina

"Meskipun ia tidak akan mengacuhkan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan non-blok, Prabowo tetap akan membawa gayanya sendiri yang antusias namun tidak dapat diprediksi," kata Bland dalam opininya yang dirilis pada 15 Februari lalu.

Bland lebih lanjut menganggap Prabowo merupakan sosok pemimpin yang menyukai pusat perhatian dunia dan sensitif terhadap anggapan remeh dari negara asing.

Karena itu, Bland menilai Prabowo akan lebih berani "ikut merespons" isu-isu global meskipun hal tersebut tak terlalu berkaitan dengan Indonesia.

"Sebagai contohnya yang terlihat pada (usulan) rencana perdamaian untuk Ukraina yang ia (Prabowo) ungkapkan secara mendadak dalam konferensi pers pertahanan regional Juni 2023 lalu," kata Bland.

Dalam Dialog Shangri La, Singapura, Juni 2023 lalu,Prabowo sempat menyampaikan sejumlah usulan damai terkait perang Rusia vs Ukraina. Beberapa usulan itu mencakup gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum.

Dia juga mengusulkan pasukan Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata guna menciptakan wilayah demiliterisasi.

Usulan ini mendapat respons negatif dari pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov juga menilai usulan itu seperti berpihak pada Rusia.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tak butuh mediator seperti ini datang ke kami dengan rencana aneh ini," kata Reznikov pada Juni 2023, dikutip AFP.