idr 508

idr 508,model potongan two block,idr 508Jakarta, CNN Indonesia--

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (19/9).

Lihat Juga : DPR Sahkan UU Kementerian, Atur Jumlah Sesuai Kebutuhan Presiden

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Politik hukum kenapa kemudian komposisi kementerian itu dihilangkan, batas maksimal kalau di dalam ketentuan sebelumnya 34 tapi sekarang dihapus, karena memang rezim pemerintahan Prabowo nanti membutuhkan legitimasi bagaimana mengakomodasi semua kabinet gemuk, itu sudah rahasia umum ya," ujar Castro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/9).

"Jadi, ada semacam over coalitionyang butuh diakomodasi, maka satu-satunya pilihan ya menambah jumlah kementerian," sambungnya.

Padahal, menurut Castro, jumlah kementerian 34 sebagaimana aturan sebelumnya pun terlalu banyak. Ia menggunakan logika efektif atau tidak pemerintahan.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat menambah pos kementerian merupakan langkah yang keliru. Menurut dia, seharusnya yang ditambah adalah kantor dinas-kantor dinas.

"Memahami karakter Indonesia, dari sisi sistem negara, kultur masyarakat dan geografis, Indonesia tidak memerlukan banyak kementerian atau jabatan di tingkat pusat. Justru, yang perlu ditambah adalah kantor dinas di tingkat provinsi," kata Dedi saat dihubungi melalui pesan tertulis.

Dedi mengatakan kementerian sebagai wilayah administratif hanya perlu mengawal regulasi dan implementasi yang dibebankan pada kedinasan di wilayah.

Lihat Juga : Poin-poin Perubahan UU Kementerian Negara yang Disahkan DPR

Hapus pos kemenko

Castro juga memandang seharusnya pos-pos kementerian koordinator dihilangkan agar terjalin komunikasi langsung antara presiden dengan menteri. Hal itu, sambungnya, sekaligus untuk memangkas birokrasi.

"Jauh lebih bagus kalau kemudian kementerian koordinatornya di-kicksaja. Jadi, presiden bisa berkomunikasi dan berkoordinasi secara efektif dengan para menteri-menterinya," kata dia.

Sementara Dedi memandang kementerian-kementerian saat ini justru didominasi kerja-kerja 'event organizer'. Menurut dia, hal itu memprihatinkan dan minim dampak karena berapa pun banyak kementerian jika hanya sebatas mengerjakan event maka tidak akan bisa dibatasi jumlahnya.

Ketimbang ditambah, Dedi memandang dari kementerian yang ada saat ini di masa rezim Joko Widodo (Jokowi), Prabowo sebaiknya memangkas jumlah kementerian dan melebur yang sifat kerjanya hampir sejenis atau bersinggungan/bertumpuk.

"Seharusnya, kementerian di Indonesia justru dimoratorium, bahkan dikurangi. Contoh Setkab dilebur dengan Setneg, Kemensos dilebur dengan Tenaga Kerja. Kemenko PMK dihapus, Kemenhub dilebur dengan PUPR, dan lainnya," ucap Dedi.

"Kabinet obesitas hanya akan membuka peluang korupsi dan tentu menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan balas jasa atas kerja Pemilu atau Pilpres," lanjut dia.

Presiden terpilih Prabowo Subianto (pegang mik) bersama jajaran ketua umum pendukungnya dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), Jakarta, Rabu (21/3/2024). (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

Lihat Juga : Prabowo Usai Bertemu SBY: Optimistis Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Herdiansyah Hamzah 'Castro' turut menyoroti proses legislasi di masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan DPR saat ini. Ia mengatakan legislasi yang dijalankan hanya untuk mengakomodasi kepentingan elite politik, bukan rakyat kebanyakan.

"Legislasi ini memang seperti kata kawan-kawan biasanya adalah legislasi yang tidak mengakomodasi kepentingan rakyat banyak, lebih kepada legislasi elite politik. Berada pada tingkat elite. Kalaupun ada partisipasi mungkin sifatnya lebih pada partisipasi manipulatif," ucap Castro.

Padahal, Castro menyinggung saat ini telah memasuki lame duck period, di mana DPR dan pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan di sisa masa jabatan yang penggantinya sudah ada.

"Jadi, ini cenderung dipaksakan dan motifnya kelihatan ya. Mumpung ada kekuasaan Jokowi maka diputuskanlah semua aturan-aturan termasuk UU Kementerian Negara untuk menopang transisi kekuasaan ke Prabowo nanti. Kan itu motifnya," ungkap dia.

Castro juga menyinggung zaken kabinet atau berbasis kepakaran yang wacananya akan dibentuk Prabowo. Zaken kabinet berisikan ahli atau profesional di bidangnya masing-masing.

Castro meyakini zaken kabinet hanya akan menjadi gimik belaka apabila perspektif yang digunakan untuk bagi-bagi kekuasaan.

"Tidak ada itu rumusan zaken kabinet kalau kemudian didasari oleh bagi-bagi kekuasaan," tegas Castro.

Sementara itu, Dedi meyakini penambahan pos kementerian ada andil dari Presiden Jokowi yang sudah memulainya sejak awal menjabat. Ia menilai keputusan tersebut akan berdampak buruk pada pemerintahan.

"Bagi-bagi porsi kekuasaan yang akan dilakukan Prabowo melalui posisi di kabinet jelas memicu nihilnya pengawasan di parlemen ke depan," ungkap Dedi.

"DPR sejauh ini didominasi penyokong kekuasaan dan kental nuansa kesepakatan untuk membuka peluang banyaknya kementerian di periode depan. Tentu ini berdampak buruk, selain membebani anggaran negara, juga dapat menghambat laju kinerja," lanjut dia.

Zaken kabinet

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya mengatakan Prabowo Subianto akan membentuk zaken kabinet. Anggota kabinet akan diisi individu-individu kompeten, meskipun mereka bisa juga diajukan oleh partai politik.

"Pak Prabowo ingin pemerintahan yang dipimpinnya nanti adalah zaken kabinet, di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Namun meski profesional, menteri tak berarti harus dari luar partai. Menteri profesional menurutnya juga bisa berasal atau terafiliasi dengan partai.

"Profesional kan tidak harus, tidak berarti non partai. Artinya ada orang profesional, orang ahli tapi dia bagian dari partai. Artinya ada dia memamg ahli di bidangnya tapi dia secara politik terafiliasi oleh satu partai politik yang berkoalisi," kata Muzani di kompleks parlemen, Selasa (17/9).

Muzani mengaku belum mengetahui persis komposisi kabinet yang akan ditunjuk Prabowo. Saat ini, kata dia, Ketua Umum partainya itu masih melakukan penggodokan hingga diumumkan pada 20 Oktober mendatang.

Meski begitu, Muzani memastikan jumlah kementerian ke depan akan bertambah. Saat ini, kata dia, Prabowo masih terus mendengar masukan dari berbagai pihak terkait komposisi menteri-menterinya ke depan. Masukan, terutama, terus disampaikan dari internal koalisi.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun mengatakan Prabowo akan merampungkan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan dilakukan pada 20 Oktober mendatang.

"Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/9).