pengeluaran sdy 2021

pengeluaran sdy 2021,klasemen peterborough,pengeluaran sdy 2021Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bernuansa politis.

Sebab, masa jabatan Jokowi bakal berakhir sebentar lagi, yakni pada Oktober 2024. Menurut Ujang, mengganti menteri jelang akhir masa jabatan tidak efektif.

"Kalau kita bicara efektivitas, tentu tidak akan efektif. Mana ada ukuran efektivitas itu diukur hanya dalam waktu dua bulan seperti itu. Tapi kelihatannya basisnya adalah basis politik. Kepentingan politik," kata Ujang dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Senin (19/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mencontohkan penggantian Menteri Hukum dan HAM yang awalnya dijabat politisi PDIP Yasonna Laoly. Kini posisi itu diisi politisi Gerindra Supratman Andi Agtas. Ujang menyebut posisi tersebut merupakan jabatan yang sangat strategis.

Ujang menilai Supratman memang mempunyai riwayat yang mumpuni untuk posisi itu. Sebab, Supratman pernah menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sejak 2016 hingga 2024.

"Dia tahu persis soal Undang undang. Karena kita tau undang undang dibuat itu DPR bersama pemerintah. Artinya sangat paham terkait dengan dinamika pembuatan perundang undangan," kata dia.

Namun, kata Ujang, Kemenkumham tidak hanya mengurusi hal tersebut. Kemenkumham juga mengurusi surat kepengurusan (SK) partai politik.

"Kemenkumham ini titik rawan dan penting bagi partai politik. Karena jika Ada kongres, muktamar, muktamar luar biasa, itu kan pengesahannya ada di kemenkumham," ucapnya.

Ujang menjelaskan selama Jokowi menjabat, banyak partai mengalami masalah internal. Misalnya dualisme di tubuh Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kemenkumham dalam hal ini berperan sangat penting.

"Di pemerintahan Presiden Jokowi yang lalu, di periode pertama tanggal periode kedua di mana banyak partai partai politik yang dipecah katakanlah, diganggu lalu persoalan SK-nya akan sulit mendapatkan SK di kemenkumham," tuturnya.

"Bahkan dulu di Golkar ada dua kubu di tahun 2014 ya, hingga konflik selesai. Antara kubu Pak Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie. Di pengadilan yang menang adalah kubu Aburizal Bakrie. Tetapi yang di SK kan itu kan Agung Laksono. Oleh karena itu, ini yang menjadi titik krusial dan titik rawan ketika kita bicara kemenkumham," imbuhnya.

Kemudian, Ujang juga menyoroti posisi Menteri ESDM yang baru saja diberikan kepada Bahlil Lahadalia. Ujang ragu dengan kemampuan Bahlil di bidang ini.

"Saya melihat ini jabatan politis bisa diisi oleh siapa pun, oleh pihak pemenang, oleh pihak Pak Jokowi maupun Pak Prabowo," kata Ujang.

"Dalam konteks itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi bahas politik saja, kalau soal keahlian, tentu tidak punya keahlian," imbuhnya.

Hari ini, Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju di sisa masa jabatannya yang tinggal dua bulan lagi.

Selain itu, Jokowi juga mengangkat sejumlah kepala lembaga baru. Salah satunya, Dadan Hindayana ditunjuk jadi kepala lembaga yang baru dibentuk yaitu Badan Gizi Nasional.