gacor7

gacor7,suhu togel terjitu sydney,gacor7Jakarta, CNN Indonesia--

Ketua Umum terpilih Golkar Bahlil Lahadalia disebut memiliki wewenang penuh membentuk struktur, termasuk jajaran dewan pembinaPartai Golkaruntuk periode 2024-2029.

Jajaran Dewan Pembina Golkar piihan Bahlil itu disebut akan diumumkan pada Rabu (21/8) malam ini

Wakil Ketua Umum demisioner Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan kewenangan itu diberikan karena Bahlil merupakan formatur tunggal setelah terpilih secara aklamasi di Munas XI Golkar, Rabu siang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nurdin membuka peluang jajaran dewan pembina, termasuk struktur kepengurusan partai untuk periode ke depan saat penutupan Munas XI Golkar, malam ini. Namun, dia tak dapat memastikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi dewan pembina.

Pasalnya, orang nomor satu di Indonesia itu dipastikan bakal hadir, bersama para tamu undangan, terutama para ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Sebentar ini nanti, malah insyaaallah diumumkan tergantung daripada ketua umum, karena Ketua Umum ini diberi formatur tunggal," katanya.

Politikus Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin mengungkap ada permintaan para kader di daerah agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Ngabalin menyebut permintaan itu mengemuka bersamaan dengan penunjukkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar Periode 2024-2029.

"Di forum ini juga sekarang, yang aspirasi sedang terus berkembang dan baik dari daerah-daerah yang ada di forum Munas ini adalah meminta kesediaan Bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk 2024-2029," kata Ngabalin di lokasi Munas, Selasa (20/8).

Lihat Juga : Bahlil Singgung Raja Jawa: Kalau Main-main Celaka, Ngeri-ngeri Sedap

Meski begitu, Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa Jokowi tak akan diangkat jadi dewan pembina partai itu.

"Enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi dewan pembina itu sampai dengan hari ini enggak ada. Saya berdiskusi kok, jadi enggak benar itu," kata Bahlil di JCC, Senayan, Rabu siang ini.

Jokowi sebelumnya dikenal sebagai kader PDIP. PDIP pula yang menjadi kendaraan politiknya dari kursi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI selama dua periode. Namun, kebersamaan Jokowi dan PDIP itu 'retak' gara-gara Pilpres 2024. Semua itu karena putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi lawan dari calon PDIP pada Pilpres 2024 tersebut.