bambuqq

bambuqq,kakekmerah88,bambuqq

Jakarta, CNBC Indonesia-Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo, Dradjad Hari Wibowo mengatakan dari sisi fiskal yang menjadi kunci adalah reformasi pendapatan negara dan perpajakan. Namun dia juga menyebutkan pajak untuk mengejar yang sudah ada akan kontra produktif bagi perekonomian.

"Saya secara pribadi tidak setuju kenaikan PPN 12% karena risikonya tinggi, buktinya kelas menengah kita sudah mulai anjlok, bisa dibayangkan jika 12%," ungkap Dradjad dalam acara UOB Economic Outlook 2025 dikutip Kamis (26/9/2024).

Oleh karena itu, jika tidak ada reformasi perpajakan untuk mengejar GAP yang ada berat untuk membiayai program. Pasalnya deregulasi dan debirokritisasi butuh waktu untuk sampai berdampak.

"Jadi mau tidak mau Kementerian Penerimaan Negara atau Badan Penerimaan Negara, atau apapun namanya nanti yang akan dibangun. Mau tidak mau harus kejar dari dua sumber, yang quick winadalah sumber-sumber adhocitu ada antep dan uncollected revenues," rinci Dradjad.

Baca: Harta Crazy Rich Kena Pajak 2%, Warga Dapat Rumah Murah-Makan Gratis

Menurutnya hal ini harus dikejar, termasuk juga pendekatan sistemik, yaitu digitalisasi. Dradjad mengatakan hal tersebut mau tidak mau harus dilakukan, bahkan di beberapa daerah sudah mulai melakukan, seperti DKI dan Bali, bahkan Manado.

Ia pun mempertanyakan PPN tidak terdigitalisasi. Kenapa resritusi harus face to face.

"Hal itu harus dikurangi. PPN sekarang 11% namun realisasi stuck di 4%, gap ada 6% yang selalu disalahkan dengan adanya PPNDTP, letaknya kemana? Artinya pendekatan sistemik harus dilakukan," tegas Dradjad.

Di sisi lain Dradjad juga menjelaskan pendekatan sistemik jadi sulit dilakukan karena sistem IT yang buruk, bahkan kalah jauh dari bank OUB Indonesia. Menurutnya selalu ganti pejabat setiap kali ganti pejabat.

Baca: Ini Alasan Investor Lebih Tertarik ke Vietnam & Thailand Dibanding RI

Untuk diketahui, Sekitar 37,58% atau sekitar Rp 1.350 triliun anggaran belanja dalam APBN 2025 akan digunakan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membayar utang-utang peninggalan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Total anggaran belanja negara yang didesain pemerintah saat ini dan telah disepakati bersama DPR sebesar Rp 3.621,3 triliun, sedangkan Rp 1.353,2 triliun untuk membayar utang dalam bentuk cicilan pokok Rp 800,3 triliun, dan bunga Rp 552,9 triliun.

Cicilan pokok itu terdiri dari pembayaran untuk utang berupa Surat BerhargaNegara (SBN) senilai Rp 705,5 triliun, dan non SBN Rp 94,8 triliun. Lalu, untuk bunga terdiri dari utang dalam negeri Rp 497,6 triliun, dan utang luar negeri Rp 55,2 triliun.

(dpu/dpu) Saksikan video di bawah ini:

Video: Prabowo Mau Transformasi BUMN Besar-besaran, Ini Bocorannya

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Live Now! Dari Bankir Hingga Ekonom Ungkap Prospek Cerah Ekonomi RI

---