kodomo 99

kodomo 99,rodabet link,kodomo 99Jakarta, CNN Indonesia--

Sosok Presiden Tajikistan Emomali Rahmon karena kembali menerapkan regulasi yang dinilai anti-islam dengan melarang hijab.

Kabar lainnya yang menjadi sorotan adalah budaya asli Tajikistan setelah pemerintah menyatakan bahwa hijab bukan budaya asli negara itu.

Lihat Juga : Kampung Durian Runtuh Upin & Ipin di Malaysia, Fakta atau Fiksi?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Siapa Presiden Tajikistan Emomali Rahmon yang Dinilai Anti-Islam?

Tajikistan dan presidennya, Emomali Rahmon, sorotan setelah kembali menerapkan aturan anti-Islam dengan mengesahkan larangan penggunaan hijab pada pekan lalu.

Padahal, menurut sensus penduduk 2020 lalu, sebanyak 96 persen populasi Tajikistan merupakan umat Muslim. Larangan hijab ini ternyata kebijakan anti-Islam terbaru yang diterapkan Tajikistan.

Beberapa aturan anti-Islam lainnya seperti melarang laki-laki menumbuhkan janggut, menggusur ribuan masjid, hingga melarang penggunaan nama berbau Arab dan Islam juga telah berlaku di negara Asia Tengah pecahan Uni Soviet itu selama ini.

Erdogan Tuduh Barat 'Dalang' Serangan Israel ke Hizbullah Lebanon

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh negara-negara Barat mendukung Israel menyerang Lebanon dan "menyebarkan perang" ke seluruh wilayah tersebut.

"Israel kini mengarahkan perhatiannya ke Lebanon dan kami melihat kekuatan Barat di belakang layar menepuk punggung Israel dan bahkan mendukung mereka," kata Erdogan seperti dikutip dari Times of Israel, Rabu (26/6).

Lihat Juga : 7 Negara dengan Penduduk Paling Sedikit di Dunia

Ia juga menilai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperluas cakupan perang ke wilayah itu.

"Rencana Netanyahu untuk menyebarkan perang ke wilayah tersebut akan menimbulkan bencana besar," ungkap Erdogan.

Apa Budaya Asli Tajikistan yang Larang Hijab karena Dianggap Asing?

Pemerintah Tajikistan baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan hijab di negara mayoritas Muslim tersebut.

Parlemen Tajikistan mengadopsi rancangan undang-undang (RUU) mengenai "tradisi dan perayaan."

RUU itu melarang penggunaan, mengimpor, menjual, dan memasarkan "pakaian asing bagi budaya Tajik". Mayoritas pejabat dan publik menyebut larangan itu ditujukan terhadap pakaian khas Muslim.