paito sydney harian 6d

paito sydney harian 6d,live draw taiwan tercepat hari ini,paito sydney harian 6d

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Jelang pendaftaran bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacabup) ke KPU, keputusan mengejutkan dibuat Mahkamah Konstitusi (MK).

Sesuai putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, ambang batas (threshold) pencalonan berubah.

‘’Putusan MK menyebutkan bahwa kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten atau kota tersebut,’’ ungkap Ketua KPU Kabupaten Madiun Nur Anwar.

Pada Pemilu 2024 lalu, total perolehan suara sah partai politik Kabupaten Madiun mencapai 447.330 suara.

Dengan perhitungan 7,5 persen suara sah, perlu sedikitnya 33.549 suara bagi parpol mendaftarkan bakal calonnya.

Baca Juga: Hasil Putri Jatim vs Jateng di Piala Kapolri 2024 Zona 4: Megawati Hangestri Cs Menang

Di Bumi Kampung Pesilat, ada tujuh parpol yang memenuhi ambang batas untuk memberangkatkan sendiri calonnya.

‘’Ada tujuh partai politik yang perolehan suaranya di Pemilu 2024 melebihi 33.549,’’ imbuhnya.

Tanpa menyebut, ketujuh parpol itu diketahui PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS dan Demokrat.

Meski putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas terbit, ketentuan tersebut tidak lantas diterapkan begitu saja.

Baca Juga: Pengamat Politik Sebut Sugiri Berpeluang Patahkan Mitos Dua Periode di Pilkada Ponorogo Tahun Ini

Anwar menegaskan, KPU Kabupaten Madiun tetap berpedoman PKPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebelum ada perubahan oleh KPU RI.

‘’Karena sebagai lembaga hirarkis, kami harus mematuhi arah kebijakan pimpinan kami,’’ tegasnya.

Dikutip dari website MK RI, lembaga tinggi negara itu mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.