japanbet

japanbet,erek erek joyo boyo 2d,japanbetJakarta, CNN Indonesia--

Presiden China Xi Jinping meniadakan konferensi pers perdana menteri setelah gelaran Kongres Rakyat Nasional (NPC) yang berlangsung hingga sepekan ke depan. 

Padahal, selama tiga puluh tahun terakhir, PM China selalu melangsungkan konferensi pers terhadap lebih dari 500 wartawan lokal dan internasional untuk memaparkan hasil rapat NPC.

Lihat Juga : Negosiasi Israel-Hamas Alot, AS Desak Gencatan Senjata Sebelum Ramadan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lou menjelaskan keputusan tersebut diambil karena akan ada lebih banyak pengarahan dari para menteri selama rapat, demikian dikutip the Straits Times.

Lou bahkan menuturkan mulai tahun ini pemaparan dari PM China seusai NPC akan ditiadakan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dia juga menerangkan terdapat tiga laporan yang dirilis ke publik berisi rincian yang menjawab pertanyaan penting. Laporan itu yakni laporan kerja pemerintah, laporan anggaran, dan laporan perencanaan ekonomi.

Lihat Juga : 6 Fakta Transnistria, Negara Tak Diakui Dunia yang Minta Tolong Rusia

China memang tengah menggelar rapat tahunan Dua Sesi mulai 4 hingga 11 Maret di Beijing. Pertemuan ini terdiri dari rapat parlemen Kongres Rakyat Nasional (NPC) dan badan penasihat rapat Konsultatif Politik Republik Rakyat China (CPPCC).

Sejak 1993, para PM China bertemu dengan media usai rapat Dua Sesi ini. Mereka akan menjawab pertanyaan dari para jurnalis asing mencakup berbagai isu.

The Straits Times menilai forum tersebut bagus bagi PM untuk mengartikulasikan kebijakan dan menjelaskan kerangka pemikiran pemerintah, menarik minat investor, hingga berkomunikasi dengan warga China.

Lihat Juga : China vs Filipina Makin Panas, Kapal Patroli Saling Beradu di LCS

Bagi para pakar dan pengamat pasar, konferensi pers itu memberi petunjuk mengenai prioritas dan jalur pemerintah, terutama soal ekonomi.

Menanggapi keputusan baru Xi ini, netizen China pun ikut bertanya-tanya. Mereka menganggap jawaban PM dari konferensi pers bisa menjadi kebanggaan untuk mereka karena menghadirkan perspektif China.

Para pengamat internasional juga mengatakan langkah tersebut akan menjerumuskan China dan Partai Komunis China (PKC) ke lubang hitam yang lebih besar.

Kebijakan baru itu muncul usai Xi merombak undang-undang mencakup peran pemerintah pada 2023. Namun, perombakan itu belum disahkan.

Dalam perubahan itu, Xi memberdayakan aparat partai untuk mengambil lebih banyak keputusan, lalu Dewan Negara akan bertugas mengeksekusi.

Rancangan UU itu memperjelas bahwa Dewan Negara adalah badan administratif yang menjunjung tinggi PKC. Aturan tersebut akan ditinjau pekan ini kemudian disahkan.

Pakar dari Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew, Alfred Wu, menilai partai dan negara bukan lagi sistem paralel.

"Sekarang, secara sengaja, Xi mengurus segalanya dan memberi wewenang kepada perdana menteri untuk mengurus bidang-bidang yang sangat spesifik,' kata Wu dikutip The Straits Times.

Dia lalu berujar, "Saya selalu berhati-hati dalam menyebut Li Qiang sebagai orang nomor dua karena dia seperti sekretaris Xi."