kantorbola77

kantorbola77,daget4d login,kantorbola77

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Bawaslu Kabupaten Madiun kumpulkan sejumlah catatan dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) lalu.

Salah satunya dari DP4 sebanyak 574.622 pemilih, terdapat 692 data yang tidak masuk ke DPS lantaran ditarik ke lokasi khusus (loksus).

“Catatan kami kemarin pada penambahan TPS di Banjarsari Wetan karena faktor geografis itu sempat dipleno PPS dan PPK belum terakomodir namun syukurnya di KPU bisa terakomodir dan clear,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Madiun Qoirul Anam, Rabu (14/8).

Menurut Anam, dalam tahapan penyusunan DPS terdapat perubahan sejumlah data.

Utamanya pada tabrak data sidalih yang menyebabkan penambahan data tidak memenuhi syarat (TMS) dari sebelumnya saat rekapitulasi e-coklithanya sekitar 10 ribuan data.

Baca Juga: Buka Wisata Petik Semangka, Warga Madiun Ini Dulang Omzet Melimpah, Gaet Wisatawan Jakarta

“Dari hasil pleno DPS ini yang ditetapkan DPT ada 569.441 pemilih dan jumlah TMS sebanyak 11.634 data yang mana sekitar 692 data yang ditarik ke loksus seperti ponpes dan lapas,” paparnya.

Padahal, di wilayah Kabupaten Madiun hingga kini tidak terdapat loksus.

Dampaknya bagi ratusan data loksus pada saat pemilihan 27 November mendatang hanya bisa memilih gubernur dan wakil gubernur.

“Loksus terdekat ada di Kota Madiun tepatnya di lapas, sedangkan di luar kota serta masih di Jawa Timur hanya bisa memilih gubernur dan jika berada di luar provinsi maka sama sekali tidak bisa mengikuti Pilkada 2024,” terangnya.

“Bagi mereka yang ingin menyalurkan hak pilihnya maka harus mengajukan perpindahan lokasi pemilih di tahapan DPTb nanti,” lanjut Anam.

Baca Juga: Meriahnya Tegalarum Bersholawat: Gus Azmi Ajak Warga Berdendang, Gus Lik Ajarkan Kunci Persatuan dari Tasyakuran

Bawaslu setempat tetap akan terus mencermati nama-nama data di loksus tersebut di lapangan. Apakah dalam pelaksanaan nanti sesuai regulasinya atau tidak.

Termasuk pada temuan data orang meninggal dunia yang masih masuk di DPS lantaran secara de jurebelum bisa membuktikan dengan surat kematian.