live chat pos4d

live chat pos4d,taruhan toto login,live chat pos4d

Jakarta, CNBC Indonesia -DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono beserta jajarannya, untuk menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI hari ini, Kamis (12/9/2024).

Selain MenKP beserta jajarannya, Komisi IV DPR RI turut memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi untuk membahas mengenai penyesuaian RKA K/L TA 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Saat membuka Raker hari ini, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyinggung soal anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tidak mendapatkan penambahan. Seraya berguyon, ia pun menyindir keputusan Banggar yang menetapkan anggaran KKP hanya Rp6,22 triliun. Padahal sebelumnya di tahun 2024 KKP mendapatkan anggaran Rp6,43 Triliun.

"Anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pak Trenggono jangan ketawa dulu, sebesar Rp6,22 triliun, tidak terdapat penambahan anggaran APBN. Jadi nanti Pak Ipunk (Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/PSDKP) nggak usah keliling ke pulau-pulau kecil, takutnya kehabisan BBM. Dirjen PSDKP tetap hari layarnya 28 hari, jadi nanti kalau terjadi illegal fishingyang besar-besaran kita tidak bisa menyalahkan PSDKP," kata Sudin saat membuka Raker hari ini.

Dalam kesempatan tersebut, MenKP Trenggono memaparkan bahwa pihaknya mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,22 triliun, yang dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp2,91 triliun, terdiri dari atas belanja operasional pegawai sebesar Rp1,92 triliun, dan belanja operasional perkantoran sebesar Rp991,54 miliar. Sementara untuk belanja non-operasional dialokasikan sebesar Rp3,31 triliun.

"Terkait agenda kebijakan dan alokasi khusus fisik tahun 2025, diarahkan untuk mendukung tematik kawasan produksi pangan nasional, pangan aquatic, khususnya memperkuat swasembada pangan, melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, pengelolaan kawasan konservasi, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan pemasar hasil perikanan," jelas Trenggono.

"Usulan alokasi DAK fisik kelautan dan perikanan pangan aquatic tahun 2025 mengacu pada usulan daerah yang disampaikan Aplikasi KRISNA Bappenas adalah sebesar Rp1,3 triliun, terdiri atas usulan provinsi sebesar Rp785 miliar, dan kabupaten/kota sebesar Rp524,9 miliar," sambungnya.

(hoi/hoi) Saksikan video di bawah ini:

Video: DPR Sahkan UU Wantimpres, Ada Pasal Krusial!

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Jokowi Kucurkan Rp1,3 T 'Sulap' Bangunan Pasca Gempa di Sulawesi Barat

---